Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) → Peta Bidang Tanah (PBT)

Ringkasan

Elevator Pitch (Draft)

KJSB Benning dan Rekan dapat menerbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) resmi yang terintegrasi dengan sistem BPN. Pemohon sertifikat cukup membawa PBT dari kami ke loket pendaftaran hak di BPN — tanpa perlu diukur ulang oleh petugas BPN.

Untuk notaris/PPAT: klien Anda tidak perlu antri Pengukuran Terjadwal BPN. Hari transaksi, hari itu juga pengukuran lapangan bisa dijadwalkan. PBT keluar, berkas lanjut ke loket hak.

Posisi (tanpa angka): mau cepat, siap bayar sedikit lebih mahal → ke kita. Mau murah, siap proses lama → ke BPN. Kita tidak mengalahkan BPN soal harga.

Untuk Siapa

Calon klien = semua pihak yang mau membuat sertifikat. Cara masuk pasarnya lewat perantara: notaris/PPAT, PPATS, atau perangkat desa — bukan mengandalkan pemohon datang langsung.

Target utama: Notaris / PPAT (recurring)

Lihat Studi Kasus: Pola Notaris.

Target utama lain: PPATS & perangkat desa (recurring)

Target sekunder: pemohon langsung

• Perorangan / badan yang mau sertifikat
• Pemohon boleh datang langsung, tapi bukan jalur utama
• Pemohon sering tidak tahu soal kita — itu tidak masalah

Konteks: Alur Pendaftaran Sertifikat di BPN

Saat mendaftar sertifikat hak atas tanah di BPN, pemohon umumnya melalui 2 loket:

1. Loket pengukuran → Peta Bidang Tanah (PBT)
2. Loket pendaftaran hak → sertifikat (setelah PBT selesai)

Peran kita

Kami menerbitkan PBT → klien langsung ke loket pendaftaran hak tanpa antri pengukuran ulang di BPN.

Opsional: terima beres sampai sertifikat — kita daftar ke loket hak dan ambil jika sudah jadi.

Pain Point Klien

Antrian Pengukuran Terjadwal di BPN

• 1 petugas ukur maksimal 1 berkas/hari
• Antrian bisa > 1 bulan (contoh: Kab. Cirebon)
• Daftar hari ini → pengukuran bulan depan

Pain notaris / PPATS / desa

• Banyak urus sertifikat lewat notaris/PPAT, PPATS, atau perangkat desa
• Mayoritas hanya tahu PBT = ke BPN
• Notaris tidak punya satuan harga pasti ke pemohon → sebagian pakai kita kalau ada “spare” fee
• PPATS / desa: sering melayani pemohon dengan budget lebih tipis — pricing kita sesuaikan (recurring)

Solusi kita

• Tanpa antrian BPN; ukur bisa dijadwalkan hari transaksi
• PBT resmi, terintegrasi BPN
• Perantara tetap “wajah” di depan pemohon (notaris/PPAT, PPATS, atau desa)

Value Proposition

Scope: Apa yang Klien Dapat

Inti (produk hukum)

PBT — produk hukum resmi.

Add-on: terima beres sampai sertifikat

• Biaya lebih
• Kita daftar ke loket hak BPN dan ambil jika jadi
• Proses setelah terdaftar di loket hak di luar kontrol kita

Sales jangan janji “sertifikat jadi X hari” untuk add-on ini.

Alur Kerja Internal (penting buat sales)

Transaksi → Pengukuran (tanpa syarat dokumen)
         → Legalisasi Gambar Ukur (wajib berkas lengkap)
         → PBT terbit
         → [opsional] Daftar loket hak → ambil sertifikat

Pesan ke sales: ukur ≠ PBT. Jangan closing “sudah ukur = PBT pasti keluar”.

Deliverable

• PBT resmi — produk hukum
• Valid untuk loket pendaftaran hak BPN tanpa ukur ulang
• Opsional: pengurusan sertifikat (daftar + ambil)

Syarat

Syarat untuk Legalisasi Gambar Ukur / PBT — bukan untuk boleh diukur.

1. Lampiran 13 (Surat Permohonan)
2. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
4. Alas hak: AJB, APHB, Surat Keterangan Waris, dll., atau Girik/Letter C
5. Peta Blok Desa — wajib, syarat tersendiri
6. PPh tervalidasi
7. KTP & KK para pihak (jual beli = penjual & pembeli; waris = yang bersangkutan; dst.)
8. PBB tahun berjalan
9. KTP Saksi Desa (2 orang)

Pengukuran tidak mensyaratkan daftar ini.

Timeline

Berkas belum lengkap: ukur boleh; legalisasi tidak jalan sampai lengkap.

Cakupan Wilayah

Sales jangan janji di luar wilayah aktif meski izin se-Jabar.

Format Serah

• Print-out PBT (produk hukum, format resmi BPN)

Relasi dengan Produk Lain

• Cek Luas — ukur tanpa syarat terpisah; data bisa ke PLM tanpa ukur ulang, biaya tidak dipotong (Cek Luas)
• Patok + pemasangan — kadang sekalian (Patok + Pemasangan)
• Stake Out — jika sudah punya gambar/sertifikat (Stake Out)
• Survei Topografi — kontur/cut-fill (Survei Topografi)
• WebGIS — manajemen proyek; file GIS by request di jasa survei (WebGIS)

Yang Perlu Dijelaskan ke Klien

1. PLM/PBT resmi dan terintegrasi BPN — bukan jalan pintas ilegal
2. Produk hukum = PBT, bukan otomatis sertifikat
3. Perbedaan utama vs BPN: kecepatan ukur, bukan harga
4. Pemohon tidak harus tahu kita; perantara (notaris/PPAT, PPATS, desa) yang berurusan
5. Timeline PBT: 2 minggu–1 bulan setelah ukur, berkas lengkap
6. Boleh ukur dulu jika berkas belum lengkap; PBT tidak keluar sampai lengkap
7. Add-on sertifikat: kita daftar & ambil; proses BPN setelah terdaftar bukan janji kita

Objeksi Umum (Draft)

Studi Kasus: Pola Notaris

Cross-sell

• Pengurusan sertifikat (add-on)
• Cek Luas, Patok, Stake Out, Survei Topografi, WebGIS — lihat Relasi

Kontak Eskalasi Internal

Alur: deal → Lulu. Macet / butuh keputusan → Benning.